close
DaerahNews

Pemkot Dan DPRD Kota Makassar Tanda Tangani Ranperda Perusda Parkir jadi Perumda

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sembilan fraksi DPRD Kota Makassar telah menyetujui, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan status Perusahaan daerah (Perusda) Parkir menjadi pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Kota Makassar.

Persetujuan Ranperda ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda antara Walikota Makassar yang diwakili oleh Sekda Kota Makassar, M. Ansar bersama dengan DPRD Kota Makassar, yakni Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo berharap, Ranperda prakarsa DPRD yang sudah disepakati jadi Perda, persoalan perparkiran dapat terurai dengan baik, tidak ada lagi masalah yang timbul.

“Tidak ada lagi kesemrawutan soal kendaraan yang parkir sembarangan. Kita berharap Pd parkir pendapatannya naik supaya perusahaannya sehat. Tapi yang utama adalah bagaimana aturan ini membuat perparkiran semakin baik di kota Makassar yang seringkali banyak dikeluhkan. Apalagi banyak jukir liar,” pungkasnya, Selasa, (22/06/2021).

Persetujuan Ranperda diambil setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi. Juru bicara fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hj Kartini mengatakan,

Perda nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah menentukan dua jenis badan usaha milik daerah.

Dalam perda tersebut, salah satunya membahas terkait perusahaan daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sistem perparkiran di kota Makassar sekarang ini. Oleh karena itu, sudah perlu dilakukan pergantian dengan peraturan daerah yang baru untuk menjawab masalah sistem perparkiran di kota Makassar.

“Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang perparkiran dan sekaligus pula untuk meningkatkan PAD maka kita mendukung untuk membentuk perusahaan umum daerah di bidang perparkiran,” ujarnya saat memberikan pandangan pada rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (22/6/2021).

Kartini mengatakan, jika pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir ini ditetapkan, maka pemerintah kota sudah memiliki payung hukum untuk menata perparkiran di Kota Makassar.

“Pemerintah kota akan memiliki payung hukum dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan perparkiran di kota Makassar yang sesuai dengan perkembangan perparkiran kita dalam rangka pemerataan peningkatan kualitas perparkiran di kota Makassar,” katanya.

Juru bicara fraksi Nasdem, Ari Ashari Ilham mengatakan, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya menjadi Perumda diharapkan kedepannya menjadi perusahaan profesional yang transparan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perekonomian ekonomi.

“Dengan perubahan hukum jadi perumda maka pelaksanaan kegiatan usaha harus juga didasarkan pada prinsip good corporate governance yang transparan dan dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah,” terang Ari Ashari.

 

 

 

 

 

 

source : Hidayat

read more
DaerahNews

Sosialisasi Perda Pasar, Ari Ashari : Pasar Tradisional Harus Bisa Bersaing Di Era Digital

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Ari Azhari Ilham (F-NasDem) menilai konsep pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung perkembangan pasar tradisional dan oleh pemerintah diperlukan untuk sangat concern terhadap pemberdayaan pasar tradisional. Ia merasa penataan pasar tradisional harus dikelola seperti pasar modern.

“Kita mesti sadar bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pasar yang ada di daerah. Sehingga pasar modern yag telah mengakar harus ditata sedemikian rupa, dan juga mengelola pasar tradisional layaknya pasar modern atau biasa disebut minimarket/supermarket,” ujarnya.

Hal itu disampaikan dirinya saat menggelar Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar, Sabtu (19/06/2021) di hotel Almadera, Jl. Somba Opu, Kota Makassar.

Sementara narasumber lainnya, Nasaruddin Nasir, menguatkan hal tersebut, yang mengungkapkan keberlanjutan pasar tradisional yang menjadi kultur dari masyarakat daerah. Sehingga pasar tradisional tidak kalah saing dengan supermarket.

Kita sama-sama yakini sosialisasi dalam pasar modern sangat kental, dan juga ini yang menjadi kultur dari orang timur, sehingga tidak kalah saing dengan pasar modern, apalagi harnganya bisa ditawar,” tegasnya.

 

 

 

 

 

 

 

source : Info DPRD Makassar

read more