close
DaerahNews

Suara Rakyat Minta Pemerintah Jangan Hapus BBM Premium

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Rencana kebijakan pemerintah menghapus BBM bersubsidi premium dan penghapusan secara bertahap Pertalite mengundang ragam tanggapan dan kritikan.

Kebijakan yang dinilai merugikan rakyat ini menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah pihak.

Tidak hanya kelompok mahasiswa bahkan pemerintah daerah pun dan sejumlah organisasi kemasyarakatan angkat suara terkait rencana tersebut.

Sekjen Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea (PP KKT) Jeneponto, Abdul Rachmat Noer, menilai pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan seperti itu pada saat ini. Disaat masyarakat masih terbebani persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurut Rachmat, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi Premium adalah tindakan yang terburu-buru dan menjadi bukti kebijakan ekonomi yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Rachmat menyebut beberapa dampak penghapusan BBM sangat besar pengaruhnya ditengah masyarakat. Bukan hanya kepada pelaku usaha tapi ujung-ujungnya rakyat akan menanggung segala akibatnya.

Rakyatlah yang akan menanggung semua dampak dari penghapusan Premium di pasar. Jangankan dihapuskan, menaikkan saja harga Premium membuat harga barang dan jasa di pasar akan tergerek naik, apalagi jika dihapuskan, efeknya akan lebih besar lagi, tutur alumni Fekon Unhas ini.

Pendiri Persaudaraan Pekerja Bangunan Indonesia (PPBI) ini menyayangkan jika kemudian pemerintah menghapus Premium dari pasar. Jangan sampai itu dilakukan karena akan menimbulkan efek berganda. Tidak hanya memicu kenaikan harga atau inflasi tapi berpotensi menjadi keresahan sosial. Nah ini yg sangat berbahaya jika muncul masalah kerawanan sosial, jelasnya.

Rakyat saat ini sedang terbebani akibat pandemi Covid-19. Jutaan orang kena PHK, mereka kehilangan pekerjaan. Daya beli masyarakat pun semakin menurun. Jika BBM premium dihapus yang jelas akan membuat harga barang akan naik pula maka beban masyarakat semakin berat. Kasihan rakyat kita ini, ibarat sudah jatuh dari tangga tertimpa pula, papar Rachmat.

Karena itu saya berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang tidak pro rakyat ini. Lebih baik pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan, harap Rachmat mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan.(*)

Leave a Response